Dikritik, Penerapan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Di DKI Jakarta
Monday, 17 August 2015
Dikritik, Penerapan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Di DKI Jakarta
Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bagi kendaraan yang memiliki alamat sama, seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah perampokan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Tidak seharusnya pajak progresif menurut Uchok diterapkan pada kendaraan hanya  karena memiliki alamat yang sama.
 
“Pajak progresif yang dikenakan oleh pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta terhadap kendaraan bermotor yang memiliki alamat yang sama, adalah perampokan resmi. Negara merampok rakyatnya kalau seperti ini. Masak karena alamat pemilik sama, kendaraan dikenakan pajak progresif?,” ujar Uchok di Jakarta, Senin 17 Agustus 2015 dalam keterangan tertulisnya.
 
Penerapan pajak progresif dengan alamat yang sama menurut Uchok sangat tidak adil karena pemilik yang terkahir membeli mendapatkan pajak yang lebih besar.Pajak jelas Uchok hanya  bisa dikenakan pada perorangan atau badan dan bukan pada alamat. Tidak ada ketentuan pajak dimanapun di dunia ini diterapkan pada alamat.
 
”Misalnya dalam satu rumah tangga ada orang tua, anak-anak yang sudah bekerja memiliki kendaraan masing-masing yang dibeli dengan uang masing-masing.Tapi setiap orang membayar pajak dengan besaran presentase berbeda-beda, hanya karena alamat yang sama.Ini kan tidak adil buat yang memiliki kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya karena harus membayar lebih mahal dari yang lain,” tegasnya.
 
Pajak progresif hanya bisa diterapkan pada orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dimanapun dia berada. Selama orangnya berbeda, maka pajak progresif meskipun alamatnya sama tidak boleh diterapkan.”Kalau ada satu orang memiliki kendaraan lebih dari satu,maka dimanapun alamatnya, maka dia dikenakan pajak progresif. Itu boleh,” imbuhnya.
 
Ditanyakan bagaimana jika orang-orang kaya yang memiliki mobil lebih dari satu tapi mengatasnamakan kendaraan bermotor miliknya atas nama anak-anaknya ataupun para pekerjanya demi menghindari pajak progresif, Uchok mengatakan disanalah tugas negara untuk membuktikan apakah itu dilakukan untuk menghindari pajak atau hal lainnya.
 
“Kalau ada orang yang mencoba menghindari pajak dengan mengatasnamakan kendaraan-kendaraan miliknya atas nama orang lain, yah itu tugas negara untuk membuktikannya. Jika diatasnamakan anak atau pihak lain yang tidak punya  penghasilan sehingga tidak mungkin membeli kendaraan, maka kemungkinan itu ada upaya pengelapan pajak atau pencucian uang dan menjadi tugas negara untuk membuktikannya,” paparnya.
 
Terakhir Uchok pun mengingatkan bahwa warga negara bisa menuntut ganti rugi terhadap pemerintah daerah yang telah memungut pajak progresif terhadap pemilik-pemilik kendaraan yang memiliki alamat yang sama. Negara menurutnya wajib mengembalikan uang tersebut karena telah merampok warga negaranya.
 
“Warga negara bisa menuntut ganti rugi atas pembayaran pajak progresif dengan alamat yang sama agar negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengembalikan pajak tersebut. Negara sudah merampok uang rakyat. Koruptor yang merampok uang negara saja pasti dijatuhi denda dan diwajibkan mengembalikan uang kepada negara. Maka kalau negara yang melakukan, tindakan yang sama harus diterapkan pada  negara dengan membayar denda dan uang pengganti,” tandasnya.(IMR)