Politisi PDIP Dukung Reklamasi Teluk Benoa
Monday, 08 September 2014
Politisi PDIP Dukung Reklamasi Teluk Benoa
Denpasar - Masyarakat Bali terbelah dalam dua kutub berseberangan, pro dan kontra, terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Berbagai kelompok masyarakat Bali terbelah dalam pilihan sikapnya, tak terkecuali para politisi di Bali. PDIP hingga kini belum punya pernyataan resmi soal revitalisasi di Teluk Benoa. Belum adanya sikap resmi PDIP membuat kadernya turut terbelah menyikapi rencana reklamasi Teluk Benoa. Pembelahan sikap kader PDIP ini tampaknya menghapus penilaian publik belakangan ini, bahwa kader PDIP termasuk partainya berada di barisan penentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Dewa Nyoman Rai politisi vokal asal Buleleng yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Bali periode 2014-2019, ini dengan tegas menyatakan sikapnya mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurut Dewa Rai, sikapnya itu tanpa tendensi apapun, baik kepentingan politik maupun ekonomi. Bagi dia, ketika rencana reklamasi Teluk Benoa itu memberi manfaat bagi masyarakat Bali, ia tidak akan lari dari sikapnya untuk terus mendukungnya. "(Mendukung) reklamasi Teluk Benoa, saya 'pasang badan'," tegas Dewa Rai di Denpasar, Sabtu (6/9). Politisi berkepala plontos yang biasa mengenakan topi koboi, ini mengatakan gubernur Bali Made Mangku Pastika sudah mempertimbangkan dengan matang kebijakannya terkait rencana reklamasi Teluk Benoa itu untuk kesejahteraan masyarakat Bali ke depan. Ia menilai gubernur Pastika telah menelurkan kebijakan visioner untuk menghadapi tantangan masyarakat Bali ke depan. "Jangan lihat Bali hari ini. Bagaimana tantangan Bali ke depan. Itu yang dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh pemerintah sejak sekarang," ujarnya. Mantan sekretaris komisi I DPRD Bali ini juga menyoroti kelompok masyarakat yang terus menyerang gubernur Pastika terkait kebijakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa itu. Menurut dia, isu reklamasi Teluk Benoa hanya dijadikan senjata untuk menyerang gubernur Bali dua periode ini. Sebab, menurut dia, mereka hanya berkoar-koar menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dengan alasan melindungi lingkungan Bali, tapi justru bungkam terhadap berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang sudah ada di Bali. "Hotel Mulia yang melanggar perda RTRW mereka diam. Advokasinya berhenti di tengah jalan. Sekarang ada pengrusakan Mangrove di Suwung, juga mereka diam. Mereka berteriak untuk perlindungan lingkungan yang mana?" cecarnya. Dewa Rai juga mempersoalkan alasan penolakan rencana reklamasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Menurut dia, kawasan Teluk Benoa itu sudah rusak, dan tidak layak untuk dijadikan kawasan konservasi. Karena itu ia mendukung Perpres Sarbagita Nomor 51 tahun 2014 yang dikeluarkan presiden SBY beberapa bulan lalu, yang belakangan justru mendapat penentangan. "Mau konservasi apa di Teluk Benoa. Sudah terjadi pendangkalan. Ekosistem apa yang bisa hidup di sana. Jangan-jangan mereka asal teriak, tidak melihat kondisi rill di lapangan," kecamnya, seraya menambahkan, "Jangan sampai penolakan itu seperti hotel Mulia dulu. Keras di awal. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ngakunya atas nama masyarakat Bali. Masyarakat Bali yang mana?" kritiknya lagi. Selain Dewa Rai, politisi vokal PDIP lainnya, Made Arjaya, juga menyoroti penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Sebagaimana diungkapkan Arjaya secara terbuka saat Simakrama gubernur Pastika dengan Warga Karangasem beberapa waktu lalu, mantan ketua komisi I DPRD Bali ini menilai ada motif politik dibalik penolakan rencana reklamasi itu, yakni untuk menyudutkan gubernur Pastika. Menurut dia, dendam politik pilgub Bali disinyalir menjadi motif di belakang aksi penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Arjaya bahkan secara blak-blakan mebongkar "isi PDIP" partainya. Menurut dia, rencana awal rencana reklamasi Teluk Benoa itu merupakan inisiasi PDIP Bali. Saat itu, gubernur Pastika masih menjadi milik PDIP. Selain Dewa Rai dan Arjaya, mantan kader PDIP, Lanang Sudira, yang kini menjadi ketua LSM Gerakan Solidaritas Masyarakat Bali, juga membeberkan peran tokoh PDIP terhadap rencana reklamasi Telukj Benoa. Mantan sekretaris Departemen Satgas DPD PDIP Bali yang menjabat pada tahun 1991 (masih bernama PDI) sampai tahun 2004, ini mengungkapkan, justru elit PDIP yang membawa investor yang akan melakukan reklamasi Teluk Benoa itu. "Rapat di Puri Satria Denpasar tahun 2002," ungkap Lanang. Di tengah pembelahan masyarakat Bali yang pro dan kontra terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, di mana muncul juga suara penolakan oleh beberapa kader PDIP, Lanang meminta PDIP Bali harus jujur kepada masyarakat Bali, bahwa mereka yang mendorong rencana reklamasi itu. Kejujuran itu penting, sebab belakangan ini banyak kader PDIP yang justru gencar menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. "PDIP harus jujur," tegasnya. (ANP)