Pemerintah Harus Dukung Pengusaha Lokal Bangun Smelter
Thursday, 23 January 2014
Pemerintah Harus Dukung Pengusaha Lokal Bangun Smelter
Jakarta – Partai Golkar mendesak pemerintah mendukung para pengusaha dalam negeri untuk membangun smelter. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terkait larangan ekspor mineral mentah tetap.
 
“Mendukung pengusaha lokal untuk membangun dan mengembangkan smelter, akan meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta, Kamis (23/1/2014).
 
Saat ini, kata Bobby, terlalu banyak sektor pertambangan di dalam negeri yang perlu dikembangkan secara optimal. Karena itu sangat diperlukan banyak pengusaha lokal yang siap menggarapnya, sekaligus yang memahami kondisi wilayah tanah air.
 
Menurut dia, meski saat ini pemerintah telah memberlakukan tax allowance, namun hanya ditujukan pada beberapa komoditas tertentu saja. Karena itu, Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah melakukan beberapa langkah praktis.
 
Pertama, memberikan dukungan dalam bentuk pemberian insentif berupa pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu.
 
Kedua, pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia. Sehingga membuka akses bagi masuknya investasi bernilai tambah ke daerah itu. Utamanya, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan smelter di dalam negeri.
 
Ketiga, memperluas penyerapan pasar domestik dan ekspor hasil smelter di berbagai negara tujuan. Dengan demikian, akan memberi kepastian bagi pengusaha smelter untuk memasarkan produksinya.
 
Keempat, memastikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dalam negeri yang membangun dan mengembangkan smelter di tanah air. Sebab iklim investasi yang kondusif akan meningkatkan produktifitas smelter, termasuk kapasitas terpasang smelter.
 
Kelima, pemerintah juga diminta untuk memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan teknologi yang memadai dan berstandar internasional. Sehingga produk smelter dalam negeri dapat bersaing di dunia internasional.
 
“Implikasinya, pembangunan smelter akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan akibatnya adalah akan tercipta lapangan kerja yang signifikan. Sebab, hingga saat ini pemerintah baru mempunyai rencana untuk membentuk empat wilayah utama yang akan dijadikan sebagai pusat pembangunan smelter. Yaitu, Halmahera, Sumatera Selatan, Balikpapan, dan Jawa Timur,” jelas dia.
 
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pembangunan smelter dipastikan meningkatkan nilai jual produk dari sumber daya alam (SDA) Indonesia. Misalnya saja, harga 1 ton bauksit hanya US$ 1. Namun jika bauksit diolah melalui smelternya, maka akan menjadi alumina yang bernilai US$ 8 per ton. Dan jika diolah lagi menjadi aluminium maka harganya melonjak menjadi US$ 30 per ton.
 
“Artinya, proses pengolahan yang dilakukan smelter, sangat memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi penerimaan negara,” tegas Bobby.
 
Seperti diketahui, sesuai aturan, larangan ekspor mineral mentah diberlakukan mulai 12 Januari 2014. Dengan larangan itu, maka semua produk pertambangan mentah harus diolah di dalam negeri melalui smelter yang wajib dibangun oleh perusahaan yang melakukan penambangan mineral. Selanjutnya, baru bisa ekspor. Namun, sampai ini baru sekitar 28 perusahaan yang telah memulai membangun smelter dengan progres sekitar 30%. (IMR)