BAYI DEBORA DAN KITA: TIDAK CUKUP SEBATAS DUKA DAN MURKA
Monday, 11 September 2017
BAYI DEBORA DAN KITA: TIDAK CUKUP SEBATAS DUKA DAN MURKA

) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) selama ini dikenal dengan nama Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA). Penggunaan nama LPAI--sebagai pengganti nama Komnas PA--merupakan langkah kembali ke khittah 1998, yang sekaligus dilakukan sesuai regulasi agar tidak ada lagi kesan dualisme dengan KPAI. Ketua Umum LPAI adalah Seto Mulyadi (Kak Seto), didampingi Henny Hermanoe selaku Sekretaris Jenderal.

 

2) Bayi Debora meninggal dunia. Siapa pun tentu berpilu hati. Peristiwa yang memilukan ini bisa memantik reaksi yang cenderung emosional. Ditandai oleh respon seketika dengan mematok pola pikir bahwa harus ada pihak yang disalahkan selekas-lekasnya.

 

3) LPAI membaca setidaknya dua versi kronologi tentang peristiwa ini. LPAI memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh. Baik dr sisi pasien, dokter, dan manajemen rumah sakit. Bahkan, untuk mencegah agar tidak terjadi peristiwa serupa ke depannya, maka unsur kebijakan layanan kesehatan nasional juga patut dicermati. LPAI bersikap bahwa langkah terbaik atas kasus ini adalah dengan menempatkan kepentingan seluruh anak DKI sebagai dasar penyikapannya.

 

4) LPAI sejak sebelumnya telah berkomunikasi langsung dengan keluarga Bayi Debora. LPAI hari ini akan mengunjungi keluarga tersebut sebagai bentuk penegasan kesiapan LPAI memberikan pendampingan.

 

5) Prihatin akan masalah ini, LPAI bertukar pikiran dengan sejumlah praktisi medis yang LPAI kenal sebagai para profesional yang berintegritas. LPAI menghimpunnya sebagai perspektif berharga untuk bersikap.

 

6) Dari sisi medis, bayi membutuhkan penanganan ekstra. Bayi bukan miniatur orang dewasa. Menginsafi posisi anak-anak yang sedemikian istimewa, termasuk problem kesehatan mereka, Pemerintah perlu meningkatkan kesiapan-kesiapan rumah sakit dalam melayani pasien kanak-kanak. Belajar dari kejadian Bayi Debora, sarana berupa pediatric intensive care unit (PICU), misalnya, menjadi sesuatu yang sangat krusial. LPAI memahami bahwa pengadaan PICU bukan hal ringan. PICU membutuhkan SDM yang mumpuni, termasuk tersedianya dokter-dokter anak dengan spesifikasi perinatologi dan intensive care. Betapa pun tak mudah, demi kesehatan anak-anak Indonesia, Pemerintah--didukung dunia usaha--tetap harus mengagendakan pengadaan sarana tersebut.

 

7) Penting dicermati, bagaimana sesungguhnya kondisi Bayi Debora saat dibawa ke rumah sakit. Apabila kondisinya sudah terlanjur parah, patut dievaluasi bagaimana layanan-layanan kesehatan lainnya telah secara maksimal diterima oleh Bayi Debora sebelum ia datang ke rumah sakit dimaksud. Ini menjadi bahan evaluasi tentang seberapa jauh sentra-sentra kesehatan terdekat, semisal puskesmas, berada dalam jarak jangkauan masyarakat dan seberapa positif sikap masyarakat atas sentra-sentra terdepan dalam pemeriksaan kesehatan publik tersebut.

 

8) Pasien, apalagi bayi, tentu perlu penanganan maksimal. Itu tak bisa ditawar-tawar. Pada sisi yang sama, rumah sakit juga memerlukan penguatan agar bisa terus menangani pasien-pasien lainnya. Apalagi, sebagaimana kritik banyak pengamat, sistem BPJS itu sendiri bisa membuat rumah sakit menghadapi persoalan finansial serius. Rumah sakit yang terbelit ekses BPJS pada gilirannya tidak akan mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

 

9) Evaluasi menyeluruh atas kejadian yang dialami Bayi Debora dibutuhkan agar rumah sakit pihak bisa terus meningkatkan kapasitasnya. Sebaliknya, pandangan apriori bisa berakibat kontraproduktif. Anak-anak DKI butuh sarana layanan kesehatan sebanyak dan seberkualitas mungkin. Sikap apriori terhadap rumah sakit, dalam situasi ekstrim, justru bisa mengakibatkan hilangnya satu sarana tersebut. Ketika satu sarana layanan kesehatan hilang, berapa banyak pasien yang tak terlayani? Ketika rumah sakit dibekukan, berapa panjang antrean yang akan mengular di rumah sakit lain? Di atas itu semua, siapa pihak yang paling dirugikan? Tak lain, anak-anak DKI juga.

 

Seto Mulyadi (Ketum LPAI) - +62811192600.

Henny Hermanoe (Sekjen LPAI) - +6281212411966.