Mendagri: Undang-Undang Pemilu Yang Baru Tidak Lahirkan Capres Tunggal
Saturday, 12 August 2017
Mendagri: Undang-Undang Pemilu Yang Baru Tidak Lahirkan Capres Tunggal

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan beberapa pihak yang mempermasalahkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Menurutnya, sudah dua kali aturan tersebut digunakan dan menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih yang sah.

"Dulu presidential threshold 20-25 persen enggak ada mantan presiden yang komplain. Malah dulu mantan pesiden jadi presiden lagi juga dengan presidential threshold 20-25 persen. Sekarang ini malah dibilang enggak demokratis," ujar Tjahjo saat diskusi Galang Kemajuan dengan tema 'Dinamika Politik dan Undang-undang Pemilu' di Hotel Century, Senayan, Jakarta Sabtu (12/8/2017).

Ia menduga pihak yang keberatan dengan presidential threshold merasa kesulitan untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden di pemilu 2019. Ia melanjutkan ada juga partai yang keberatan dengan aturan tersebut karena tak ingin koalisinya terlalu besar.

Mendagri mengatakan, pemerintah tak bermaksud memunculkan calon tunggal melalui aturan tersebut sebab dalam Undang-Undang Pemilu yang baru kemunculan calon tunggal sudah dipersulit melalui sejumlah pasal.

Oleh karena itu, ia menilai presidential threshold sebesar 20-25 persen sudah mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak.

"Lha kalau dilepas 0 persen partai baru belum teruji langsung lahir langsung nyapres kan tidak fair. Maka dia ikut pemilu dulu. Kalau tidak bisa satu partai ya dua partai tiga partai," lanjut dia.

Rekam E-KTP Beres Tahun Ini
Sementara itu mengenai perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau e-KTP, Kementerian Dalam Negeri menargetkan selesai tahun ini, untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini, karena akan ada momentum Pilkada serentak pada 2018, Piplres dan Pileg 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, perampungan KTP elektronik dilakukan untuk  merapikan seluruh data kependudukan. Selain itu, hal itu juga untuk mencegah terjadinya pemilih ganda saat Pilkada serentak pada 2018 dan Pilpres dan Pileg 2019.

Pada Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah itu akan dikuti oleh sekitar 33 persen pemilih dari total jumlah pemilih secara nasional.

"Jadi, target kami tahun ini sudah selesai, karena tahun depan Pilkada serentak berbau Pilpres," kata Tjahjo..
Ia menjelaskan, hingga minggu ini sudah ada 94,31 persen yang sudah melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, masih ada sekitar 5,69 persen yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Tetapi, dari jumlah itu masih terdapat sekitar satu juta KTP elektronik ganda. Tjahjo meminta, bagi mereka yang  memiliki KTP ganda, agar memilih salah satunya.

"Target tahun ini selesai. Total yang sudah memiliki e-KTP ini hampir 184 juta," ujarnya.

Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak sekitar tujuh juta blanko KTP elektronik. Jumlah itu sudah disebar ke seluruh daerah. Dengan demikian, warga yang belum memiliki KTP elektronik sudah bisa membuatnya ke Dinas Dukcapil dan jajarannya.

Sebelumnya, Galang Kemajuan (GK) Center menggelar diskusi publik bertema 'Dinamika Politik dan Undang-undang Pemilu' berlangsung di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dalam sambutannya Ketua Umum GK Center Kelik Wirawan mengatakan acara ini diselenggarakan untuk membahas dinamika politik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.

"Kedepan GK Center secara rutin akan mengundang para menteri atau tokoh yang memiliki tingkat jabatan yang setara, untuk menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh GK," katanya.

Tujuan kegiatan ini menurut Kelik, untuk melakukan kajian berupa diskusi atas program-program pemerintah ataupun hal-hal yang terjadi baik dibidang politik, sosial budaya dan ekonomi.

Hadir dalam kegiatan ini, sebagai pembicara utama yaitu Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, Pengamat Politik J. Kristiadi, Praktisi Intelijen Media Rustika Herlambang, Guru Besar HTN Satya Arinanto. (ANP)