Menteri Desa: Pelaku Korupsi Harus Di Tindak Tegas
Sunday, 06 August 2017
Menteri Desa: Pelaku Korupsi Harus Di Tindak Tegas

JAKARTA : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyayangkan adanya indikasi keterlibatan unsur pemerintah daerah dalam korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan,Jawa Timur.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kalau  korupsi ya harus ditindak tegas. agar ada efek jera bagi yang lainnya."ujar Eko,Minggu (6/7).

Eko menjelaskan bahwa Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara sebab dengan korupsi negara menjadi rusak dan masyarakat yang akan menjadi korbannya.

"Makanya korupsi harus kita perangi secara bersama-sama." tegas Mendes.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa, laporannya bisa kepada Satgas Dana Desa maupun menghubungi call center Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi di no 1500040. Pemerintah pasti akan menindak lanjuti setiap laporan tersebut.

"Masyarakat jangan takut melaporkan sebab pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari semua unsur masyarakat."paparnya.

Misal Kejadian penyelewengan dana desa di Pamekasan itu bisa terungkap Kata Eko berawal dari masyarakat dan laporan pendamping desa ke penegak hukum terhadap adanya indikasi penyelewengan dana desa.

"Saya mengapresiasi KPK dan penegak hukum lainnya yang menangani kasus ini dengan cepat sehingga tidak terjadi pembiaran sehingga bisa dapat menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa." Ungkapnya

Eko juga mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa. Karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat.

Selain oleh aparat penegak hukum dan KPK pemerintah juga mempunyai banyak satgas untuk pengawasan dana desa. Disamping juga pemerintah melibatkan LSM, masyarakat dan media.

"Saya minta jangan main-main  lagi dalam pengelolaan dana desa setiap penyelewengan dana desa sekarang pasti akan dapat kami ketahui secara mudah." Katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam surat himbuan terkait pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa nomor B.7508/01-16/08/2016 mengatakan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

KPK memandang penting pengelolaanya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Berkenan dengan hal tetsebut.KPK satu meminta seluruh apartur pemerintah Desa mematuhi seluruh peraturan pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pengunaan dana desa.

Kedua KPK para aparatur Desa harus memahami dengan baik dan mengunakan aplikasi keuangan desa (Siskudes) yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) bekerjasama dengan Mendagri untuk pengelolan keuangan Desa.

Ketiga pihaknya Desa membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengintruksikan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa termasuk dana desa.

Keempat KPK bersama dengan kementrian Desa PDT dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap pelaksanan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa.

Kelima dalam surat himbaunya KPK mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pemgawasan dan melaporkan imformasi serta keluhan yang dianggap terkait penggunaan keuangan Desa khususnya Dana Desa Kepada satgas Desa-Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi dengan menghubuni:Telepon 1500040,SMS 081288990040/087788990040 dan Website satgas.kemendesa.go.id

Keenam KPK meminta memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Surat yang langsung ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo tersebut dimaksudkan untuk menjadi perhatian bagi unsur yang berkepentingan dengan dana desa termasuk kepala Desa bisa menjalankan amanah pengelolaan keuangan termasuk dana desa scara baik dan benar. (ANP)