Jika Presidential Threshold 20%, Rakyat Dinilai Bakal Kurang Puas
Monday, 17 July 2017
Jika Presidential Threshold 20%, Rakyat Dinilai Bakal Kurang Puas

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu terus bergulir dan belum menemui kata sepakat antara DPR dengan pemerintah. Lima isu pun masih alot dibahas, dan salah satunya yang sangat penting adalah angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20–25 persen, sementara sejumlah fraksi menginginkan ketentuan ini dihapuskan atau 0 persen.

Terkait permasalahan tersebut, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memberikan komentar. Ia mengatakan, jika presidential threshold tetap 20 persen maka hanya akan menimbulkan calon tunggal presiden. Ini dinilai bakal membuat rakyat tidak puas.

" Jadi kalau ambang batas 20 persen, pilihan rakyat kurang memuaskan, karena dari awal sudah head to head. Sedangkan kalau banyak pilihan itu makin baik. Saya kira begitu," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 16 Juli 2017.

Ia menjelaskan, RUU Pemilu masih belum selesai karena intinya titik alotnya itu ada di presidential trasehould. Ditambah, pemerintah menginginkan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu harga mati.

"Kami sebetulnya banyak bergerak. Kami awalnya 0 persen. Kemudian kami bergerak pada parliamentary threshold disamakan. Kita ikutilah 10 persen, dengan berharap pemerintah mau turun, karena kami sudah naik-naik terus," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, selain presidential threshold, empat isu krusial lainnya yakni parliamentary threshold, sistem pemilu, alokasi kursi, dan metode konversi suara. Ada total lima paket yang berisi pilihan mengenai lima isu krusial tersebut yang akan ditetapkan di paripurna mendatang.

Dari 10 fraksi di DPR, lima di antaranya menghendaki opsi paket A, yakni yang memuat presidential threshold 20–25 persen. Sedangkan lima fraksi sisanya menginginkan hal ini langsung diputuskan di rapat paripurna.

(han / Okezone)