Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah
Thursday, 18 May 2017
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah

Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (18/5/2017), di Istana Negara. Tema Rakornas kali ini adalah “Penguatan Pengendalian Intern dan sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik.” Tema tersebut diusung dalam rangka mendukung kebijakan penguatan desa yang merupakan pelaksanaan dari Nawacita butir ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui rakornas ini, BPKP bersama APIP lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pimpinan KPK akan memberi arahan di awal rakornas yang dihantar oleh Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP).

Peserta rakornas adalah Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota. Selain Pimpinan APIP sebanyak 350 orang dan perwakilan dari desa terpilih sebanyak 30 orang. Selain itu, hadir pula Ketua BPK, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan KPK, Kepala LPNK, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai undangan.

Usai arahan para menteri dan pimpinan KPK, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana memberikan laporan kepada Presiden dilanjutkan dengan arahan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Bupati Kepulauan Talaud. Diskusi panel diselenggarakan di Auditorium Gandhi, Lt 2 Gedung BPKP Pusat Jl Pramuka No 33 Jakarta.

Melalui Rakornas diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai arah kebijakan teknis pemerintah terkait pembangunan desa baik dari Presiden maupun para Menteri. Di samping untuk itu, meningkatkan koordinasi dan sinergi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Adanya kesamaan pikir dan gerak langkah APIP untuk pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa juga menjadi target rakornas. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan, BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk membantu pengelolaan keuangan desa.

Sejak diluncurkan pada tanggal 6 November 2015 sampai dengan April 2017, aplikasi SISKEUDES telah diterapkan pada 24.863 desa yang tersebar di 192 kabupaten/kota termasuk di desa-desa terpencil. Diharapkan di Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Disamping itu, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA Bum Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM desa di Provinsi Bali.

Selanjutnya, guna memastikan penggunaan dana desa yang efisien, efektif dan ekonomis, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan APIP daerah di seluruh Indonesia, secara sinergis dan periodik memberikan asistensi pengelolaan keuangan desa serta reviu dan audit/evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa.

Melalui koordinasi ini diharapkan peningkatan komitmen serius para menteri terkait, termasuk Kepala Daerah serta peran APIP dalam mengawal implementasi kebijakan penguatan desa tersebut secara nasional, dengan: - melakukan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan penggunaan dana desa; - mengawal prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur dasar serta penciptaan kesempatan kerja; - memastikan aplikasi SISKEUDES segera diimplimentasikan oleh seluruh desa di Indonesia; serta - mengambil langkah-langkah pencegahan agar penyimpangan/penyelewengan penggunaan dana desa dapat diminimalisasi.

(MAR)