NEWS HOTLINE: SMS & WhatsApp 08121111046, Telepon 0213921717, BBM 21B9E10A    

Presiden Paparkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

11 Jan 2017 00:23 WIB
Presiden Paparkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 10 Januari 2017, menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan. Peringatan HUT partai pendukung pemerintah tersebut digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Memasuki ruangan acara sekitar pukul 10.00 WIB, Presiden yang saat itu tampak mengenakan pakaian batik merah dengan didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung disambut dengan gemuruh tepuk tangan dari para kader PDIP yang hadir.

Di hadapan para kader PDIP serta sejumlah petinggi partai politik dan anggota Kabinet Kerja yang hadir, Kepala Negara memaparkan capaian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pekik merdeka diteriakkan lantang oleh Presiden saat mengawali sambutannya.

Persoalan kondisi perekonomian merupakan yang pertama kali dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya. Di tengah perlambatan ekonomi dunia seperti sekarang ini, Presiden menyebut bahwa Indonesia sepatutnya berbangga karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada angka yang dapat dibanggakan.

"Kita patut berbahagia bahwa pada tahun 2016, di triwulan dua, ekonomi kita 5,18. Pada triwulan ketiga turun sedikit menjadi 5,02. Kita harapkan pada tahun ini ekonomi akan tumbuh paling tidak minimal 5,1 persen. Saya kira sebuah angka yang patut kita banggakan karena dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berat seperti sekarang ini angka ini adalah sebuah angka yang sangat baik," ujar Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengakui sendiri bahwa Indonesia memiliki tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketimpangan perekonomian merupakan tantangan yang dimaksud.

"Inilah tantangan terberat kita. Pada beberapa tahun yang lalu angka gini ratio kita adalah 0,41. Pada dua tahun ini bisa diturunkan, tapi hanya sedikit, menjadi 0,397. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Tiongkok, India, Filipina, Malaysia, dan Thailand angka kita masih lebih baik di sisi gini ratio. Tapi tetap harus kita waspadai," imbuhnya.

Tantangan kedua yang dihadapi bangsa Indonesia ialah mengenai tingkat pengangguran. Meski angka pengangguran hanya dapat diturunkan dalam jumlah yang kecil, menurut Kepala Negara hal tersebut tetaplah harus disyukuri.

"Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan angka pengangguran yaitu 0,31%. Meskipun turun sedikit ini juga adalah sebuah prestasi yang perlu kita sampaikan karena negara-negara yang lain semuanya pada angka yang naik," paparnya.

Demikian halnya dengan masalah kemiskinan. Data yang disebut Presiden menunjukkan bahwa angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,36 persen hingga berada pada angka 10,86.

"Kemudian yang berkaitan dengan kemiskinan, ini juga menjadi tantangan. Tapi patut kita syukuri bahwa angka kemiskinan pada Maret 2016 saat dihitung berada pada angka 10,86. Turun meskipun sedikit 0,36 persen. Ini juga patut kita syukuri," ucapnya.

 

Kebijakan Ekonomi Gotong Royong yang Berkeadilan

Di tengah capaian dan segala tantangan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia, pemerintah dituntut untuk dapat menyiapkan kebijakan yang dapat mengatasi segala masalah dan tantangan tersebut. Presiden kemudian menyebut bahwa pihaknya sedang menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila dan gotong royong yang memfokuskan pada keadilan dan pemerataan.

"Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh sebab itu, kebijakan yang kita ambil membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa menurut saya itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini akan kita mulai agar kesenjangan itu betul-betul bisa kita kurangi," terang Kepala Negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian juga mencontohkan pembangunan kembali gedung pos lintas batas negara di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya disebutnya berada dalam kondisi menyedihkan. Sebagai wajah Indonesia yang dilihat dari negara tetangga, Presiden tidak ingin martabat bangsa terinjak-injak oleh karena pembangunan yang tidak merata dan pelayanannya yang tidak maksimal. Oleh karenanya, Kepala Negara langsung menginstruksikan untuk membangun kembali pos tersebut sehingga tidak kalah dengan pos milik negara tetangga.

"Bukan karena masalah kemewahan, tetapi ini adalah etalase terdepan negara yang menjadi kebanggaan dan harga diri kita," tegasnya.

Terkait dengan pemerataan, pemerintah kini juga mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa. Seperti di pulau terdepan Indonesia, Miangas misalnya, tahun lalu sudah diresmikan bandara untuk mendukung mobilitas penduduk. Pembenahan serupa juga turut dilakukan di sejumlah wilayah-wilayah terdepan dan terpencil lainnya.

"Kemudian untuk pulau-pulau terdepan, pada tahun yang lalu sudah kita resmikan bandara di Pulau Miangas yang juga sudah saya coba. Saya datang ke Miangas, di sana ada kurang lebih 800 jiwa, pulaunya kecil. Tetapi memang harus ada bandara meskipun hanya untuk pesawat kecil karena ini adalah pulau terdepan bangsa kita," ujar Presiden.

Sejumlah kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan juga diungkap Presiden dalam kesempatan tersebut. Seperti dana desa yang alokasi anggarannya terus meningkat hingga tiap tahunnya, hingga yang paling krusial ialah mengenai penyeragaman harga bahan bakar minyak di Papua.

"BBM di Pulau Jawa harganya Rp6.450, saya mendengar setelah berkunjung ke sana ternyata harga BBM di Papua ada yang Rp40 ribu bahkan sampai Rp100 ribu per liter. Tetapi 3 bulan yang lalu harga BBM di Papua telah kita samakan dengan harga BBM di Jawa. Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terangnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Pemerintah pun memastikan akan terus bekerja dan mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan akan menurunkan harga komoditas akan terus dilakukan. Selain itu, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai komitmen pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Indonesia akan terus diperbanyak. Demikian halnya dengan pembagian aset tanah bagi masyarakat adat.

 

Pancasila Pemersatu Keberagaman

Dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menekankan soal kemajemukan bangsa. Dirinya yakin bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara mampu menjadi kekuatan dalam menyatukan segala keberagaman yang ada di Indonesia.

"Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang, kita pasti mampu membuktikan pada dunia, bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan," ucap Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyatakan komitmennya untuk mewujudkan stabilitas negara Indonesia dengan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap pengakuan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa," tegasnya.

Sejumlah anggota Kabinet Kerja tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Tampak pula Wakil Presiden Indonesia ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala BNN Budi Waseso, Kepala BIN Budi Gunawan, dan para ketua umum dan petinggi partai politik lainnya. (ANP)